IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA ( STUDI KASUS KAMPUNG ADAT BAMBAR)

Abstract

Penelitian dengan memilih judul ‘’ Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat di kabupaten Jayapura dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2016

tentang kampung adat di kabupaten Jayapura dengan permasalahan yang

berdasarkan indicator penelitian.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan berikut, Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat di kabupaten Jayapura dan solusinya dalam setiap tahapan. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pada dasarnya di era otonomi daerah, fungsi pemerintahan meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat , membuat pedoman/ arah atau ketentuan kepada masyarakat dan pemberdayaan sedangkan tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, oleh karena itu organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayanan masyarakat.

Otonomi daerah yang syarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah.

Pemerintah Kabupaten jayapura mengambil kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan kampung bambar karena kampung bambar sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan daerah khususnya otonomi daerah, dimana kampung bambar akan terlihat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kampung bambar berhadapan langsung dengan masyarakat, sebab itu kampung bambar harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut ditindak lanjuti.

Disamping itu peran kampung bambar diatas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat dengan bgitu luas dan kompleksnya.