Legal Pluralism

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

2023-05-18T07:51:57+02:00

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 19/pid.sus-tkp/2020/pn mnk, sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan setelah melakukan perbuatannya terdakwa sangat menyesal. Dalam pertimbangan hukum oleh hakim, karena menyebabkan kerugikan keuangan negara atau perekonomian negara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhkan pidana 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00- apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00-. Namun hakim dalam memberikan sanksi denda terasa kurang efektif, yang mana beratnya sanksi denda dan ringannya penganti denda berupa kurungan terasa tidak seimbang, perlu adanya penambahan dalam sanksi penganti denda untuk memberikan rasa kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dalam memutuskan sebuah perkara.

KAJIAN VIKTIMILOGI TERHADAP KORBAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KOTA JAYAPURA

2023-05-18T08:00:27+02:00

Penelitian ini berjudul “Kajian Viktimilogi Terhadap Korban Pencurian Sepeda Motor di Kota Jayapura”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban dalam kejahatan pencurian sepeda motor dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Yuridis Empiris. Sumber data diambil secara primer dan sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan 2 (dua) metode yaitu melalui wawancara dan kepustakaan, dan analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menggambarkan, menganalisa atau uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtu, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan korban dalam kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura dapat dilihat dari tindakan korban sendiri, yaitu : Dalam terjadinya suatu pencurian kendaraan bermotor bisa terjadi karena adanya sikap kelalaian korban dalam menjaga kendaraannya, korban pun tidak peduli akan suatu kejahatan, karena para korban seolah-olah tidak percaya bahwa mereka akan menjadi salah satu korban kejahatan. Dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Jayapura diklasifikasi dalam 3 tahap, yaitu (a) Tahap Pra-Adjudikasi, (b) Tahap Adjudikasi, dan (c) Tahapan Purna-Adjudikasi,

IMPLEMENTASI HAK TERPIDANA NARKOTIKA DALAM MEMPEROLEH REMISI

2023-05-18T08:02:47+02:00

Penelitian ini berjudul “Implementasi Hak Terpidana Narkotika Dalam Memperoleh Remisi” (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jayapura), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pemberian Hak Remisi Bagi Terpidana Narkotika, dan Implementasi Hak Terpidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jayapura.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Narkotika Jayapura dilakukan atau diusulkan di sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) atau petugas Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Narkotika Jayapura dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selanjutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat surat keputusan remisi narapidana. Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jayapura yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani adalah narapidana melakukan tindakan indisipliner dan narapidana yang yang masih menjalani masa pidana yang menjadi syarat ketentuan remisi.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

2023-05-18T08:06:20+02:00

Penulisan ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli menurut PP No. 24 Tahun 1997 dan bagaimana Cara penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah melalui Jual Beli.

Metode dalam penulisan ini adalah normatif dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan melakukan penelusuran reverensi yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer,sekunder dan tersier.

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil tertuju pada subjek dan objek hak yang hendak diperjualbelikan. Sedangkan syarat formil jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Namun tanpa melibatkan PPAT juga dalam pembuatan AJB, tanah melalui penjualan yang di bawah tangan tetap sah dengan hadirnya saksi untuk memperkuat pembuktian. Bahwa Penyelesaian sengketa peralihan hak milik atas tanah melalui jual beli dapat dilakukan melalui : a. menggunakan Lembaga Peradilan (Litigasi) dengan proses hukum acara perdata; b. Menggunakan cara Di luar Pengadilan (Non Litigasi) dengan menggunakan proses : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penelaian ahli, dan arbitrasi.

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR SUBSIDI JENIS SOLAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

2023-05-18T08:09:01+02:00

Penelitian ini berjudul “Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan meneliti tentang bagaimana penegakan hukum Polres Resor Kota Jayapura dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar serta hambatan-hambatan nyang dihadapi oleh penyidik Polres Resor Kota Jayapura..

Metode dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mewawancarai narasumber dan dara sekunder dengan melakukan penelusuran reverensi yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Hasil pembahasan antara lain bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar oleh penyidik Polrest Resor Kota Penegakan hukum (Gakum) oleh personel Kepolisian Resor Kota Jayapura dilakukan melalui kegiatan razia keberadaan pelaku penyalahgunaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di wilayah Kota Jayapura dan Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jayapura dihadapkan pada beberapa kendala antara lain, jumlah personil, dana operasional yang terbatas, mental personil, dan factor kesadaran hukum masyarakat yang lemah.

IMPLEMENTASI ZERO STREET CRIME DI WILAYAH HUKUM POLRES RESOR KOTA JAYAPURA

2023-05-18T08:12:19+02:00

Penelitian ini berjudul “Implementasi Zero Street Crime di Wilayah Hukum Polres Resot Kota Jayapura dengan tujuan meneliti tentang implementasi zero street crime di wilayah hukum Polres Resor Kota Jayapura serta hambatan yang dihadapi.

Hasil pembahasan antara lain bahwa dalam pelaksanaan Zero Street Crime, pihak Polres Resor Kota Jayapura telah memberikan fungsi pelaksanaan berupa fungsi preemtif, fungsi preventif dan fungsi represif. Pada dasarnya pelaksanaan tersebut lebih mengutamakan upaya pencegahan hingga pada upaya penindakan, dan hambatan yang dialami oleh pihak Polres Resor Kota Jayapura adalah unsur personil yang kurang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Jayapura, Anggran Operasional serta jadwal patroli yang terhambat dengan agenda lainnya seperti pengamanan unjuk rasa