KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM PADA PRA KEMERDEKAAN (MASA KOLONIAL BELANDA DAN MASA KOLONIAL JEPANG) PASCA KEMERDEKAAN (ORDE LAMA DAN ORDE BARU)

Hasruddin Dute

Sari


Tujuan penulisan ini adalah membahas mengenai Pendidikan Agama di sekolah umum yang hadir di Nusantara sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan Islam tidak diajarkan di sekolah umum pada masa penjajahan Belanda, pemerintah mengeluarkan peraturan yang disebut sekolah umum netral agama. Yakni bahwa pemerintah bersikap tidak memihak kepada salah satu agama sehingga sekolah pemerintah tidak mengajarkan agama dan pemerintah melindungi tempat peribadatan agama. Sedangkan pada masa
pemerintahan Jepang membolehkan pembelajaran pendidikan agama di sekolah umum dengan syarat guru agama tidak dibayar oleh pemerintah. 
Pada awal kemerdekaan yaitu pada masa Orde Lama, pembelajaran pendidikan agama diberikan kepada siswa dari SD sampai SMA dengan ketentuan, siswa boleh menolak diberikan pembelajaran pendidikan agama jika siswa tidak berkenan untuk belajar agama, sedangkan pada masa Orde Baru menghilangkan kata “tidak berkenan untuk belajar agama” sehingga pembelajaran pendidikan agama diajarkan pada tingkat dasar sampai tinggi. 
 
Kata Kunci: Pendidikan Agama di sekolah umum

Teks Lengkap: PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.